Jakarta, KriminalxPost.com – Pemerintah memberikan sinyal berbeda terkait nasib program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca libur Idul Fitri 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pagu anggaran Rp335 triliun sesuai Undang-Undang APBN 2026 masih aman, namun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru telah menyiapkan skenario pemangkasan belanja negara untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Perbedaan narasi ini memicu pertanyaan publik: akankah program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap berjalan dengan pagu penuh atau justru terkena imbas efisiensi anggaran?
Jeda Panjang untuk Ibu Hamil dan Balita
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan membagikan MBG untuk terakhir kalinya sebelum libur Idul Fitri pada Selasa (17/3/2026). Layanan akan kembali berjalan pada 31 Maret 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, pembagian terakhir besok dikhususkan untuk klaster ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sementara MBG untuk anak sekolah sudah dihentikan sejak beberapa hari sebelumnya menyesuaikan libur sekolah.
“Untuk MBG kan kita terakhir hari besok ya untuk ibu hamil, ibu anak balita. Kita akan menyalurkan kembali nanti di tanggal 31 Maret 2026,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Artinya, kelompok paling rentan ini akan melalui 14 hari tanpa bantuan pangan dari program pemerintah. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai mekanisme pengganti atau skema distribusi khusus selama masa libur.
Rapat Koordinasi di Tengah Tekanan Geopolitik
Kedatangan Dadan ke kantor Kemenko Perekonomian adalah untuk mengikuti rapat koordinasi terkait alokasi APBN. Rapat itu turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan beberapa menteri terkait.
Menurut Dadan, pagu anggaran APBN 2026 dibahas ulang menyusul gejolak geopolitik imbas konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Meski demikian, ia menegaskan alokasi anggaran untuk MBG sementara tidak diubah.
“Ya sementara kita masih tetap dengan yang ada terutama yang sudah ditetapkan dengan Undang-Undang APBN 2026,” ujar Dadan.
Data terbaru menunjukkan realisasi anggaran MBG hingga 9 Maret 2026 telah mencapai Rp44 triliun atau setara 13,1 persen dari total pagu. Program ini telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima manfaat, terdiri dari 50 juta siswa dan 10,5 juta ibu hamil, menyusui, serta balita.
Mengapa Kemenkeu Menyiapkan Skenario Pemangkasan?
Pernyataan berbeda disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di lokasi yang sama. Ia menyatakan telah menyiapkan skenario pemangkasan anggaran belanja negara di seluruh kementerian/lembaga.
Langkah ini disiapkan untuk mengantisipasi tekanan terhadap APBN yang mungkin meningkat akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, sementara pemerintah terus menanggung subsidi BBM. Berikut adalah faktor-faktor pemicunya:
· Konflik Timur Tengah Memanas: Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran menargetkan fasilitas militer di Pulau Kharg, pusat ekspor minyak Iran. Sebagai balasan, Iran mengancam menutup Selat Hormuz bagi kapal tanker negara lawan.
· Harga Minyak Melonjak: Harga acuan Brent sempat menyentuh **US$119,50 per barel**, level tertinggi sejak 2022. Angka ini jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 yang hanya US$70 per barel.
· Tekanan pada Defisit: Setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit APBN hingga Rp6,8 triliun. Kondisi ini diperparah dengan defisit APBN hingga Februari 2026 yang sudah mencapai Rp135,7 triliun (0,53% terhadap PDB) dan pembayaran bunga utang sebesar Rp99,8 triliun di awal tahun.
“Nanti mungkin dalam seminggu ke depan Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal bagi mereka untuk siap-siap menghitung. Tapi belum tentu dieksekusi,” ujar Purbaya.
Dampak Luas ke Sektor Riil
Konflik juga mengganggu rantai pasok global. Gangguan ekspor pupuk dari kawasan Teluk dan ancaman terhadap pengiriman sulfur—bahan baku penting industri nikel—telah memaksa produsen nikel dalam negeri mengurangi produksi. Indonesia mengimpor sekitar 75 persen kebutuhan sulfur dari Timur Tengah, sementara negara ini memasok lebih dari 50 persen nikel dunia.
DPR Akan Dilibatkan
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai anggaran MBG akan melibatkan DPR. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal resmi rapat dengar pendapat antara Komisi terkait dengan BGN maupun Kemenkeu.
Publik pun menanti kepastian: apakah anggaran MBG benar-benar aman atau justru akan dipangkas? Dua sinyal berbeda dari BGN dan Kemenkeu meninggalkan pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab setelah pembahasan lanjutan pasca Lebaran.(Dhs)
KriminalxPost akan terus memantau perkembangan program prioritas nasional ini.
