Kriminalxpost | Sumedang, 10 April 2026 – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pamulihan, Cigendel 2, kini tengah menjadi sorotan publik terkait efektivitas distribusi pangan di Desa Cigendel. Selain fokus pada pembangunan infrastruktur IPAL permanen untuk menjaga sterilitas lingkungan, pihak pengelola harus menghadapi kritik keras dari warga mengenai adanya paket makanan yang tidak diambil oleh penerima manfaat. “Banyak yang tidak diambil, ini kan jadi mubazir kalau akhirnya terbuang,” ujar salah seorang warga yang menyayangkan terjadinya pemborosan logistik di lapangan.
​Menanggapi hal tersebut, Asisten Lapangan (AsLap) SPPG Cigendel 2 memaparkan bahwa fenomena penolakan ini dipicu oleh perbedaan preferensi menu harian. Warga umumnya menginginkan menu keringan, sementara aturan pemerintah mewajibkan penyajian menu basahan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) 2026 demi menjaga standar nutrisi klinis. Ketidaksinkronan antara pemahaman juknis di tingkat bawah dengan ekspektasi lidah masyarakat menjadi tantangan besar yang harus segera dicarikan titik temunya.
​Selain persoalan menu, pengelola mengungkap adanya tekanan anggaran akibat praktik markup harga oleh oknum supplier, terutama saat memasuki bulan Ramadan. AsLap mencontohkan harga susu yang di pasaran hanya Rp2.500, namun ditagihkan ke dapur sebesar Rp3.500, yang memicu pembengkakan biaya (over budget). “Intinya banyak supplier, jadi seueur nu ngabatikeun we (banyak yang mencari untung saja),” tegas AsLap menjelaskan alasan pengetatan pengadaan melalui jalur satu pintu.
​Terkait rantai pasok bahan baku, pengelola menjelaskan bahwa pengadaan kini dipusatkan melalui Yayasan Manunggal Jiwa Sejahtera dan Koperasi Harmoni Mitra Sejahtera. Keputusan ini diambil setelah musyawarah dengan lembaga desa menemui jalan buntu. Diketahui, pihak BumDesa setempat sebelumnya sudah diajak berdiskusi untuk terlibat, namun Direktur Utama BumDesa secara terbuka menyatakan tidak sanggup karena kendala tidak adanya modal usaha.
​Kondisi BumDesa yang tidak berjalan dan belum beroperasi secara efektif ini memaksa pengelola untuk bergantung sepenuhnya pada mitra yayasan guna memastikan distribusi pangan tidak terhenti total. Pengelola menyayangkan vakumnya lembaga ekonomi desa tersebut, padahal sinergi dengan BumDesa diharapkan bisa menggerakkan ekonomi lokal. Namun, demi melindungi anggaran negara dari risiko kenaikan harga yang tidak wajar, sistem satu pintu dianggap sebagai solusi paling aman saat ini.
​Mengenai keluhan menu, pengelola mengakui sempat terjadi keriuhan di grup komunikasi ibu-ibu kader akibat sajian telur yang berulang pada awal operasional. Istilah “ieu tos endog deui endog deui, hayang barisul” sempat ramai menjadi bahan protes warga. Pengelola berdalih hal tersebut terjadi karena proses penyesuaian tim ahli gizi yang masih awam, namun saat ini variasi menu telah diubah total berdasarkan masukan langsung dari para kader dan penerima manfaat.
​Di sisi manajemen personel, operasional SPPG Cigendel 2 saat ini didukung oleh 46 relawan aktif yang terdiri dari 10 orang unsur yayasan dan 37 orang putra daerah. Menariknya, dalam komposisi ini juga terdapat beberapa personel yang merupakan titipan dari pihak setempat untuk membantu kelancaran tugas lapangan. Pengelola menekankan bahwa meskipun terdapat berbagai unsur titipan maupun pemberdayaan warga lokal, standar profesionalisme tetap menjadi tolok ukur utama dalam pelayanan gizi desa.
Berita Terkait : SLHS SPPG Cigendel 2 Berproses BGN
​Ketegasan seleksi relawan dibuktikan dengan menyusutnya jumlah personel dari kuota awal 47 orang menjadi 46 orang setelah satu orang dinyatakan tidak diterima karena tidak hadir saat uji lapangan. Selain itu, satu orang lainnya ditolak karena tidak memiliki sertifikat dari Dinas Kesehatan (Dinkes). “Yang tidak punya sertifikat Dinkes tidak kami terima karena aspek higiene makanan tidak boleh dikompromikan,” pungkas AsLap mengakhiri penjelasan mengenai komitmen pembenahan di SPPG Pamulihan.
