Program 61,6 juta penerima dipantau lewat pengaduan, namun kontrol langsung di lapangan masih menyisakan tanda tanya.
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot. Di tengah upaya pemerintah menyiapkan call center sebagai jalur pengaduan, pengawasan di lapangan justru dinilai masih menyisakan celah.
Program berskala besar dengan 61,6 juta penerima di 38 provinsi ini kini mengandalkan laporan masyarakat sebagai salah satu mekanisme kontrol. Namun, pendekatan tersebut dinilai belum menyentuh persoalan utama: lemahnya pengawasan langsung di tingkat pelaksana.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, , menyatakan masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dengan target penanganan cepat.
“Hari ini lapor, hari ini bisa diselesaikan,” ujarnya.
Pengawasan Jadi Titik Rawan
Di balik skala program yang masif, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana pengawasan benar-benar berjalan di lapangan?
Mengandalkan laporan masyarakat dinilai lebih bersifat reaktif. Artinya, tindakan baru dilakukan setelah masalah terjadi—bukan mencegah sejak awal.
Di sinilah celah mulai terlihat.
Dengan jangkauan hingga desa, pengawasan yang tidak merata berpotensi membuka ruang:
- distribusi tidak tepat sasaran
- standar operasional yang diabaikan
- keterlambatan penanganan masalah
Call Center: Solusi atau Sekadar Pelengkap?
Pemerintah memang memperkuat sistem melalui call center dan regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 serta pembentukan satuan tugas pengawas.
Namun di lapangan, fakta menunjukkan tantangan belum selesai.
Sejumlah dapur penyedia MBG sebelumnya dilaporkan belum memenuhi standar, seperti:
- belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
- belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Temuan ini menegaskan satu hal: masalah bukan hanya pada sistem, tapi pada kontrol nyata di lapangan.
Celah Pengawasan Masih Terbuka
Besarnya cakupan program membuat pengawasan tidak bisa hanya bergantung pada satu jalur. Tanpa kehadiran pengawasan aktif, potensi masalah bisa terus berulang tanpa terdeteksi sejak dini.
Call center memang membuka ruang aduan. Tapi tanpa respons cepat, transparansi, dan tindak lanjut yang jelas, mekanisme ini berisiko hanya menjadi formalitas.
👉 Pengawasan yang menunggu laporan, selalu selangkah terlambat.
Ujian Sebenarnya di Lapangan
Program MBG bukan hanya soal distribusi bantuan, tetapi juga soal konsistensi pengawasan dalam skala besar.
Ketika kontrol lemah, program sebesar apa pun bisa kehilangan arah.
Tanpa evaluasi menyeluruh dan penguatan pengawasan langsung, celah yang ada bukan tidak mungkin berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Call center sudah disiapkan. Sistem sudah dibangun. Namun satu pertanyaan belum terjawab:
Siapa yang benar-benar mengawasi di lapangan?
Selama titik ini belum kuat, program MBG akan terus berada dalam bayang-bayang risiko yang sama.
Reporter: Dadang Hermansah
Editor: Dadang Hermansah
Media: Kriminal X Post
