Jepara | kriminalxpost.com – 8 April 2026 – Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa 110 siswa dan 13 guru SMPN 2 Jepara mulai memasuki tahap evaluasi serius. Menyusul investigasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Jepara, M. Wildan Mustofa, mengungkapkan bahwa SPPG Bandengan 5 telah menerima surat pemberhentian sementara operasional sebagai langkah evaluasi dan penguatan keamanan pangan.
Pernyataan tersebut disampaikan M. Wildan Mustofa saat dikonfirmasi media melalui sambungan telepon WhatsApp terkait insiden yang menyebabkan 123 siswa dan guru SMPN 2 Jepara mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 3 Agustus 2026.
BGN Tunggu Hasil Laboratorium
Menurut Wildan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab munculnya kasus tersebut.
“Terkait kejadian tersebut, kami masih menunggu hasil sampel makanan dari Dinas Kesehatan Jepara,” ujar M. Wildan Mustofa.
Ia menegaskan bahwa BGN tidak akan mendahului hasil investigasi ilmiah yang saat ini masih berlangsung. Namun apabila nantinya ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap standar operasional dan ketentuan keamanan pangan, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak pengelola.
“Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap standar operasional maupun ketentuan yang berlaku, maka pengelola yang bertanggung jawab akan dikenai sanksi sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
SPPG Bandengan 5 Dihentikan Sementara
Langkah paling menonjol yang telah diambil adalah penghentian sementara aktivitas SPPG Bandengan 5.
Menurut Wildan, kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pangan, sekaligus memperkuat aspek keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
“Saat ini SPPG telah mendapat surat pemberhentian sementara dari BGN guna menjadi bahan evaluasi dan meningkatkan keamanan pangan,” jelasnya.
Keputusan tersebut menjadi sinyal bahwa setiap penyedia layanan MBG wajib mematuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan.
Pengawasan Akan Diperketat
Menanggapi temuan sementara Dinas Kesehatan yang mengungkap adanya sejumlah faktor risiko dalam proses pengelolaan makanan, Wildan menyatakan bahwa pengawasan terhadap seluruh dapur MBG di Kabupaten Jepara akan diperkuat.
Langkah yang akan dilakukan antara lain:
Penguatan pengawasan terhadap seluruh SPPG.
Evaluasi menyeluruh terhadap penerapan higiene dan sanitasi pangan.
Peningkatan kapasitas petugas pengelola makanan.
Penguatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait.
Penjaminan bahwa seluruh makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan pangan.
Peringatan Keras untuk Seluruh Dapur MBG
Kasus yang menimpa 123 siswa dan guru SMPN 2 Jepara menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup diukur dari jumlah paket makanan yang dibagikan.
Keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Kesalahan dalam pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan dapat berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat.
Insiden ini juga menjadi peringatan bagi seluruh pengelola SPPG bahwa setiap tahapan produksi makanan harus diawasi secara ketat dan terdokumentasi dengan baik. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak boleh justru menimbulkan risiko kesehatan bagi penerimanya.
Publik Menunggu Hasil Akhir
Hingga saat ini, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa dan guru masih menunggu hasil laboratorium resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
Namun satu fakta telah menjadi perhatian publik: 123 siswa dan guru terdampak, SPPG Bandengan 5 dihentikan sementara, dan evaluasi besar terhadap sistem keamanan pangan MBG kini tidak bisa lagi ditunda.
(sus/Jateng)
