Kriminalexspost – Aktivitas PT Pertamina CNG dan PT EP Tambun di Desa Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, menuai protes keras warga. Kedua perusahaan tersebut disorot terkait dugaan ketidakjelasan perizinan lingkungan, sementara aktivitas operasional disebut telah berjalan sekitar satu tahun.
Aripin, perwakilan masyarakat, Kamis (5/11/2026), menegaskan bahwa warga tidak ingin terus diberi janji tanpa kepastian dokumen resmi.
“Kami mempertanyakan legalitas kedua perusahaan ini. Sudah sekitar satu tahun beroperasi, tetapi ketika masyarakat meminta bukti perizinan, belum ada kejelasan. Kalau memang lengkap, tunjukkan! Jangan hanya pintar memberikan janji,” tegas Aripin.
Ia juga mempertanyakan dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Dalam dua kali pertemuan di Aula Desa Tanjungmekar, perwakilan dari PT Pertamina CNG, Kodarulloh, disebut menyampaikan bahwa UKL-UPL sudah tersedia, sedangkan AMDAL masih dalam proses.
“Kalau AMDAL masih diproses, mengapa aktivitas sudah berjalan? Jangan sampai prosedur perizinan justru dianggap sebagai formalitas belaka,” sentilnya.
Tak hanya soal perizinan, warga juga mengeluhkan dampak aktivitas kendaraan berat yang diduga menimbulkan getaran hingga menyebabkan rumah retak. Petani tambak pun mengaku merugi akibat banyaknya ikan dan udang yang mati.
“Rumah warga retak, petani tambak merugi. Siapa yang bertanggung jawab? Jangan perusahaan menikmati keuntungan, tetapi masyarakat harus menanggung akibatnya,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, warga menyampaikan tiga tuntutan tegas:
Moratorium! Hentikan sementara aktivitas operasional dan kendaraan berat yang diduga menimbulkan dampak sampai persoalan perizinan dan lingkungan diperiksa.
Buka dokumen! Tunjukkan seluruh dokumen persetujuan lingkungan dan perizinan kepada pihak berwenang untuk diverifikasi. Ganti rugi! Pertanggungjawabkan kerugian warga secara nyata, bukan sekadar janji.
“Kami tidak butuh janji di atas meja. Kami butuh bukti, tindakan, dan ganti rugi. Jangan tunggu masyarakat semakin marah baru ada tindakan!” tegas Aripin.
Kini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dan instansi terkait ditantang turun langsung. Periksa legalitas, cek kondisi rumah warga, telusuri kerugian petani tambak, dan jangan hanya melakukan pemeriksaan administratif di atas meja.
Jika ditemukan pelanggaran, tindak tegas! Jangan sampai kepentingan perusahaan mengalahkan hak masyarakat atas lingkungan yang aman.
(Gun)
