Kriminalxpost Sumedang – Praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite melalui pom mini atau pengecer eceran di Kabupaten Sumedang menjadi sorotan. Dalam satu unit pom mini, pedagang disebut bisa menjual hingga 300 liter Pertalite per hari dengan harga eceran Rp12.000 per liter, di atas harga resmi di SPBU.
Menanggapi hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang kini tengah intens melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para pengecer agar segera menghentikan aktivitas tersebut.
Komandan Regu Satpol PP Sumedang, Winny Y, menegaskan pihaknya masih mengedepankan pendekatan persuasif sebelum melakukan penindakan tegas.
“Kami dari Satpol PP Sumedang saat ini intens melakukan edukasi kepada pengecer Pertalite. Kami datangi langsung ke lapangan, kami imbau agar segera menghentikan aktivitas penjualan BBM subsidi secara eceran sebelum berurusan dengan hukum,” ujar Winny Y saat ditemui di lapangan, Senin (10/11/2026).
Menurut Winny, penjualan Pertalite melalui pom mini tidak dibenarkan karena Pertalite merupakan BBM penugasan bersubsidi yang distribusinya hanya boleh melalui lembaga penyalur resmi seperti SPBU Pertamina.
Ia menjelaskan, jika imbauan tidak diindahkan, pengecer dapat terjerat hukum sesuai Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 40 angka 9 yang mengubah Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
“Dalam aturan itu disebutkan, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi pemerintah dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Kami tidak ingin warga kami sampai berurusan dengan hukum hanya karena ketidaktahuan,” tegas Winny.
Fenomena pom mini yang menjual Pertalite Rp12.000 per liter dinilai merugikan masyarakat dan mengganggu distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Dengan selisih Rp2.000 per liter dari harga resmi SPBU Rp10.000, keuntungan pengecer bisa mencapai Rp600 ribu per hari untuk 300 liter.
Selain merugikan secara ekonomi, praktik tersebut juga membahayakan keselamatan karena pom mini umumnya tidak memiliki standar keamanan niaga BBM dan rawan kebakaran.
“Kami berharap para pengecer bisa beralih ke usaha lain yang lebih aman dan legal. Kami juga mengajak masyarakat untuk membeli BBM langsung di SPBU resmi dan ikut mengawasi distribusi BBM subsidi,” pungkas Winny.
