Karawang Kriminalxpost.com – Dugaan pengarahan pembelian pakaian seragam siswa SMKN I Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ke salah satu butik di wilayah Kecamatan Batujaya menuai sorotan tajam. Praktik tersebut memunculkan pertanyaan serius bagi orang tua wali murid mengenai transparansi pihak sekolah dan kemungkinan adanya kepentingan di balik pengarahan tersebut.
Di tengah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait larangan praktik jual beli seragam sekolah, dugaan pengarahan kepada butik tertentu perlu ditelusuri secara terbuka. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan melindungi orang tua siswa justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sejumlah orang tua wali murid mempertanyakan alasan siswa atau orang tua diarahkan membeli seragam di tempat tertentu. Mereka menilai, pemenuhan kebutuhan seragam seharusnya tidak menjadi beban tambahan akibat arahan yang berpotensi membatasi kebebasan orang tua dalam menentukan tempat pembelian.
“Kalau memang pengarahan ke butik tertentu, pihak sekolah harus menjelaskan apa alasannya. Jangan sampai orang tua merasa wajib membeli di tempat yang sudah diarahkan. Kebutuhan seragam jangan dijadikan celah untuk kepentingan pihak tertentu,” tegas seorang wali murid, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. pengarahan tersebut terbukti melibatkan kepentingan bisnis atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu melalui perantara, maka mekanisme dan pihak-pihak yang terlibat harus ditelusuri secara transparan.
“Jangan sampai ada pihak sekolah mengambil keuntungan melalui tangan orang lain. Kalau tidak ada kepentingan apa pun, jelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah orang tua siswa,” tambahnya.
Orang tua wali murid mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar tidak tinggal diam. Klarifikasi dan pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah jual beli baju seragam tersebut bertentangan dengan kebijakan yang berlaku serta apakah terdapat pihak yang memanfaatkan kebutuhan seragam untuk kepentingan pribadi.
Kepala SMKN I Pakisjaya pun perlu memberikan penjelasan mengenai dugaan pengarahan pembelian seragam tersebut, termasuk apakah pembelian bersifat sukarela atau terdapat instruksi dari pihak sekolah itu sendiri.
Jangan sampai sekolah kehilangan kepercayaan hanya karena persoalan yang seharusnya bisa dijelaskan secara terbuka. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan fakta dan mekanismenya. Namun, jika ditemukan pelanggaran, pihak berwenang harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan.
Hingga berita ini disusun, dugaan pengarahan pembelian seragam tersebut masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi dari pihak sekolah, butik terkait, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. (Gun)
