Kriminalxpost.com||Jakarta, 1 Desember 2025 — Dewan Pimpinan Nasional (DPN) LSM Laskar NKRI menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan keterlibatan seorang oknum pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berinisial J dalam praktik permintaan fee terkait pengaturan proyek infrastruktur.
Dugaan ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp yang menunjukkan permintaan sejumlah uang oleh oknum J kepada salah satu vendor proyek. Bukti tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada DPN LSM Laskar NKRI oleh pihak vendor.
Wakil Ketua DPN LSM Laskar NKRI, Sigit Priatna Putra, menyatakan bahwa pihaknya menuntut tindakan tegas dari Kepala BRIN terhadap oknum yang bersangkutan.
> “Kami mendesak agar Kepala BRIN segera memberhentikan oknum J secara tidak hormat. Ini adalah bentuk nyata dari dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang tidak boleh dibiarkan tumbuh di institusi negara,” tegas Sigit.
DPN LSM Laskar NKRI juga menyatakan akan terus mengawal proses hukum dan administratif atas laporan ini hingga tuntas. Mereka bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran apabila BRIN tidak segera mengambil langkah konkret dan transparan.
—
*KRONOLOGI KEJADIAN*
1. *Laporan Awal*
Seorang vendor proyek infrastruktur melaporkan kepada DPN LSM Laskar NKRI mengenai dugaan permintaan fee oleh oknum J, pegawai BRIN, sebagai syarat pengurusan proyek.
2. *Bukti Tangkapan Layar*
Laporan tersebut disertai dengan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang menunjukkan permintaan uang oleh oknum J. Dalam percakapan itu juga disebutkan beberapa nama lain yang diduga terlibat.
3. *Tanggapan LSM Laskar NKRI*
Setelah menerima laporan, DPN LSM Laskar NKRI langsung menyampaikan protes dan desakan kepada BRIN untuk segera menindak tegas oknum J.
4. *Tuntutan Pemecatan*
LSM Laskar NKRI menuntut agar BRIN memecat oknum J secara tidak hormat dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik KKN di lingkungan BRIN.
5. *Ancaman Aksi Massa*
Jika tidak ada respons tegas dari BRIN, DPN LSM Laskar NKRI menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik korupsi di lembaga negara.
