kriminalxpost.com // Sumedang, 30 Oktober 2025 — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukasari dipastikan segera beroperasi sebagai fasilitas dapur pemenuhan gizi untuk mendukung percepatan perbaikan gizi masyarakat di wilayah Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah serta kelompok rentan di wilayah tersebut.
Ketua SPPG Sukasari, Rihan, mengatakan bahwa dapur layanan pemenuhan gizi yang berlokasi di Desa Sukasari itu telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak beroperasi oleh Badan Gizi Nasional setelah dilakukan survei kelayakan beberapa waktu lalu. Menurutnya, seluruh fasilitas kini siap digunakan dan tinggal menunggu peluncuran resmi.
Rihan menjelaskan bahwa SPPG Sukasari berada di bawah pengelolaan Yayasan Alam Karisma Indonesia. Owner atau penanggung jawab yayasan adalah Didin selaku Ketua Yayasan, sementara pihaknya bertugas mengoordinasikan operasional teknis pelayanan pemenuhan gizi di lapangan.
Mengenai administratif dan pihak-pihak yang menjadi pengusul awal program, Rihan menyebut masih menunggu informasi resmi dari yayasan. Hal tersebut karena dokumen pengusul masih dalam proses penyempurnaan dan penyelarasan dengan ketentuan pusat.
Dari sisi ketenagakerjaan, “jumlahnya ada 47 termasuk chep di tambah ahli gizi akuntan dan saya selaku kepala SPPG jadi 50 total di dapur” pekerja yang berasal dari berbagai bidang, meliputi tenaga produksi, distribusi, administrasi, hingga tenaga ahli seperti ahli gizi dan pengawasan keamanan pangan. Mereka menjadi bagian penting untuk memastikan kelancaran pemenuhan gizi setiap harinya.
Sekitar 90 persen pekerja adalah warga lokal dari Kecamatan Sukasari dan sekitarnya. Rihan menegaskan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia lokal menjadi prinsip utama yayasan agar program ini tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
SPPG Sukasari akan melayani 3.046 penerima manfaat yang terdiri dari kelompok balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta mayoritas pelajar mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMK hingga MA. Data tersebut diperoleh dari usulan sekolah-sekolah yang menyampaikan daftar siswa untuk masuk dalam kategori penerima manfaat.
Adapun wilayah jangkauan pelayanan meliputi empat desa, yaitu Desa Sukasari, Desa Genteng, sebagian wilayah Desa Mekarsari, serta dua sekolah yang berada di Desa Sukarapih. Pemetaan wilayah dilakukan melalui koordinasi dengan pihak desa dan sekolah agar pelayanan tepat sasaran.
Rute distribusi makanan sudah disesuaikan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang mewajibkan jarak pengiriman tidak melebihi 6 kilometer dan durasi perjalanan maksimal 30 menit dari dapur ke sekolah atau titik penyaluran. Dari hasil pengecekan, seluruh rute masuk kategori aman.
Untuk pendistribusian kelompok pelajar, makanan akan dikirim langsung ke sekolah masing-masing. Namun, bagi kelompok balita dan ibu hamil, penyaluran dilakukan melalui kader desa yang selanjutnya mengantarkan langsung ke rumah penerima manfaat. Para kader juga mendapat insentif sebagai bentuk dukungan atas kontribusi mereka di lapangan.
Dalam proses pemenuhan kebutuhan bahan makanan, SPPG Sukasari berupaya memprioritaskan pemasok lokal seperti BUMDes, koperasi, dan UMKM sekitar. Namun pada tahap awal operasional, belum seluruh pemasok dapat terlibat karena masih dalam fase seleksi dan simulasi kualitas pasokan.
Pengawasan kualitas bahan dilakukan langsung oleh tenaga ahli gizi saat barang datang. Setiap bahan yang tidak memenuhi kelayakan akan dipisahkan untuk menjaga standar keamanan pangan. Selain itu, terdapat tenaga pengawas stok yang memastikan tersedianya pasokan secara berkelanjutan.
Menurut Rihan “Sebetulnya kita juga punya kewenangan kita juga harus memastikan, karena kita mencari bahan baku yang kualitasnya bagus harganya terjangkau dan kontinyuitas, yang namanya juga suflier cari untung gitu, karena memang dari juknis ada tiga, ada biaya operasional, ada biaya bahan baku, dan ada biaya sewa, yang ada indek kemahalan itu adalah bahan baku, jadi kita juga menyesuaikan data BPS” katanya
Untuk menjamin kualitas harga dan kesesuaian regulasi, seluruh pengadaan bahan baku mengacu pada indek kemahalan harga dari Badan Pusat Statistik (BPS). SPPG juga telah menyiapkan dokumen MoU dengan pemasok untuk memastikan kontinuitas kerja sama, “mungkin MoU menyusul karena belum pasti siapa-siapa saja” meskipun sebagian masih menunggu finalisasi.
Rihan mengatakan bahwa proses pengolahan makanan dilakukan dengan ketat. Setelah selesai dimasak, makanan akan didinginkan sekitar 30 menit, kemudian diporsikan dan dikemas sesuai standar higienitas. Tenaga produksi telah dibekali penggunaan APD lengkap dan prosedur kebersihan sebelum bekerja.
Selama proses distribusi, suhu makanan akan dipantau meskipun belum ada alat standar pengukur suhu yang spesifik. Namun pihaknya memastikan bahwa seluruh makanan tiba di tujuan dalam kondisi layak konsumsi dan tidak mengalami penurunan kualitas selama perjalanan.
Menurut Rihan “Unit Kendaraan Pendistribusian tergantung, pariasi tergantung jenis bahanya, kalau bahan untuk lauk bahan baku ya kendaraan tertutup dan kalau bisa dilengkapi dengan pendingin tapi ya biasa rata-rata pakai pick-up dan pendistribusian temperatur suhu di cek” katanya.
Terkait kendala teknis, Rihan menyebut sejauh ini kondisi perjalanan cukup lancar. Hanya satu titik di wilayah Genteng yang pernah terdampak longsor, namun masih dapat dilewati dan tidak menghambat pendistribusian. “Lokasi terjauh ke Sukarapih hanya sekitar 10 menit,” jelasnya.
Pihak pengelola juga telah ber
koordinasi dengan puskesmas serta pemerintahan kecamatan dalam rangka monitoring dan pelaporan jalannya program agar tetap sesuai dengan kebijakan gizi nasional.
Lebih lanjut, Rihan menambahkan bahwa launching operasional SPPG Sukasari akan dilaksanakan pada hari Jumat, 31 Oktober 2025 dan setelah itu pihaknya siap menjalankan pelayanan pemenuhan gizi secara penuh di wilayah yang telah ditentukan.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Sukasari, Mirsana, menyambut baik hadirnya fasilitas pemenuhan gizi tersebut. Ia menilai keberadaan dapur gizi dapat memperluas akses dan memberikan manfaat nyata bagi para siswa maupun masyarakat yang membutuhkan tambahan pemenuhan gizi.
Mirsana juga mengapresiasi penyerapan tenaga kerja lokal yang dinilai memberikan manfaat tambahan bagi perekonomian masyarakat setempat. Menurutnya, kecamatan akan terus memantau agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP pusat dan kabupaten.
Ia berharap hadirnya SPPG Sukasari dapat menjadi langkah besar dalam memperbaiki kualitas kesehatan anak-anak, mengurangi angka stunting, serta meningkatkan kecerdasan generasi muda di wilayah Sukasari dan sekitarnya.
Dengan seluruh persiapan yang sudah matang, diharapkan SPPG Sukasari menjadi bagian penting dalam meningkatkan layanan gizi masyarakat dan memastikan seluruh penerima manfaat dapat merasakan program ini secara optimal dan berkelanjutan.
“Intinya kami selaku pemerintahan kewilayahan menyambut baik, berarti dengan adanya dapur MBG yang baru kan berarti lebih dapat menjangkau sasaran penerima manfaat. Itu yang selamat menikmati Yang pertama untuk para siswa-siswi yang ada di SD SMP, SMK, yang ada wilayah. harapan ke depannya anak kita sarehat karuat gizinya tercukupi jadi intelektualnya juga, namun yang saya tahu itu hanya MBG Sukasari saja, atau Dapur wilayah barat” katanya.
Saat di wawancara terkait masalah ijin permisi (Surat Edaran) Mirsana menambahkan “Komunikasi ada, komunikasi dan kita mah sudah, pokoknya ikuti SOP yang sudah diterapkan oleh pusat dan kabupaten aja, kita mah menekankannya gitu” Saat ditanya pihak kecamatan keterlibatan terkait pengawasan juga dari pihak kecamatan mirsana mengatakan, “pengawasan, tidak sih. Kita hanya monitoring, karena ada komunikasi. Ini lokasi dapurnya di atas, kita lihat di atas dengan forkopincam kemarin. Saat di wawancara terkait dengan rekrutmen pekerja lokal “Ya, positif bagus sih. Sangat meningkatkan kinerja masyarakat dan kebersamaannya. Ya, mudah-mudahan seperti itu” Pungkas mirsana sekretaris Kecamatan Sukasari.
